Survei Terbaru Catat Kepercayaan Publik 63,2 Persen, Pemerintah Perkuat Evaluasi Program

Dinamika persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa dukungan publik terus bergerak mengikuti hasil kebijakan dan kondisi ekonomi. Survei Poltracking Indonesia yang dilakukan secara tatap muka pada 14 sampai 20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi mencatat tingkat kepuasan sebesar 55,1 persen dan tingkat kepercayaan publik sebesar 63,2 persen. Survei menggunakan stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Peneliti Senior Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menilai tingkat kepercayaan 63,2 persen masih menjadi modal sosial bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Penilaian relatif tinggi terlihat pada bidang pendidikan sebesar 63,9 persen, sosial budaya 63,7 persen, kesehatan 62,6 persen, serta pertahanan dan keamanan 61,6 persen. Pada saat yang sama, survei menunjukkan pekerjaan rumah pemerintah terutama berada pada sektor ekonomi, daya beli, lapangan kerja, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Evaluasi tersebut juga menyentuh program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Poltracking merekomendasikan pemerintah mempertajam pelaksanaan kedua program agar manfaatnya semakin optimal. Pemerintah sendiri pada 28 Agustus 2026 melaporkan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah beroperasi. Dalam proses pengawasan, pemerintah menutup 833 SPPG dan menetapkan 455 SPPG lainnya untuk ditutup permanen karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sebanyak 249 kepala SPPG juga diberhentikan karena berbagai pelanggaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perluasan MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran. Pemerintah sekaligus memprioritaskan perluasan layanan ke wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program bergerak bersama mekanisme evaluasi dan koreksi di lapangan.

Pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah mencatat sekitar 10.000 koperasi telah beroperasi pada pertengahan Agustus 2026 dan 3.300 di antaranya sudah beroperasi optimal. Presiden Prabowo menargetkan 30.000 koperasi dapat beroperasi optimal pada akhir 2026 sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat dan penguatan UMKM desa. Dengan demikian, perkembangan kepercayaan masyarakat akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memperbaiki kelemahan sekaligus memastikan program prioritas memberikan manfaat yang terukur.